Pelantikan Dan Dialog Publik PC. PMII Lombok Timur
Pelantikan Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur Senin (11/10) kemarin, di rangkaikan dengan dialog publik yang bertemakan mengawal kebijakan konversi untuk kesejahteraan masyarakat NTB ini disambut baik oleh pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi. Didalam kegiatan pelantikan sekaligus dialog publik ini di hadiri oleh pejabat dari Provinsi maupun Kabupaten yang langsung menjadi
Ketua panitia pelantikan Peri Padly dalam laporannya mengatakan, pelantikan pengurus baru PMII cabang Lombok Timur periode 2010/2011 ini sengaja di rangkaikan dengan dialog publik dengan isu kebijakan konversi dengan tujuan sebagai mediasi masyarakat petani tembakau bersama pemerintah. Agar apa yang di keluhkan masyarakat bisa tersalurkan melalui forum dialog publik yang di selenggarakan oleh PMII Cabang Lombok Timur”, paparnya.
Sementara itu ketua umum PMII Cabang Lombok Timur Sabri dalam sambutannya mengatakan, PMII Lombok Timur siap mencetak kader-kader bangsa karena PMII adalah organisasi pengkaderan bukan organisasi massa yang kemudian akan merusak negara tercinta ini. Terkait konversi tembakau, berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa, jumlah open tembakau di Lombok Timur sampai saat ini mencapai 11.318 open namun yang melakukan konversi hanya 2.586 petani, sisanya belum melakukan konversi masih menggunakan Mitan, solar dan kayu. Harapan kami dari dialog publik ini bisa menghasilkan hasil yang baik demi kesejahteraan masyarakat NTB,” ungkapnya.
Dalam kegitan pelantikan yang sekaligus dialog publik ini, panitia menghadirkan para pejabat provinsi sebagai
Gubernur nusa tenggara barat melalui staf ahlinya Ir. HL. Mawarir Haikal, MM dalam sambutannya mengatakan, kebijakan penghapusan minyak bersubsidi ini mulai di tegaskan pada tahun 2010, dan upaya konversi ini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan petani tembakau. Sebelumnya kami dari pemerintah pernah melakukan kajian bersama instansi terkait dan para akademisi untuk membahas alternative yang akan digunakan untuk menggantikan MITAN tersebut. Data sementara 2010 NTB mendapatkan Rp. 109 M cukai tembakau, provinsi mendapatkan 30 persen dan kabupaten mendapatkan 27 persen. Jelasnya.
Lanjutnya Mawarir menambahkan isu konversi ini mulai di galakan pada tahun 2007/2008 namun pemerintah mencoba menerapkannya pada tahun 2009, sehingga dengan di cabutnya subsidi BBM implikasi terakhir adalah dengan menggantikannya dengan bahan bakar alternatif seperti kayu, batubara. Sementara itu Batu bara ini sudah di uji cobakan di Bandung, hasil ujicoba yang dilakukan di bandung itu sangat baik, itulah yang paling tepat untuk di gunakan di NTB sebagai bahan bakar alternative. Memang kami sadar bahwa tidak mudah untuk melakukan konversi karena butuh waktu yang sangat lama untuk mensosialisasikannya. oleh karena itu perlu Bapak-Bapak tahu bahwa kebijakan terkait konversi dari BBM ke batubara ini bukan kebijakan pemerintah provinsi melainkan kebijakan pemerintah pusat. Tegasnya.
Melihat dinamika yang terjadi di NTB pengurus besar (PB) PMII Adin Jauharudin mengatakan ”dengan adanya kebijakan pemerintah terkait konversi ini kami dari PB PMII berharap kepada semua pengurus PMII Cabang Lombok Timur untuk tetap membantu dan melakukan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah ini, demi menuju kesejahteraan masyarakat NTB dan saya berharap juga kepada pemerintah untuk tidak melupakan unsur-unsur yang ada di luar system pemerintahan karena bagaimanapun juga mereka punya andil besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB, harapnya.
Dalam dialog publi ini, pemerintah mendapatkan keritikan pedas dari para peserta dialog, pasalnya pemerintah dinilai tidak cepat dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Sementara itu para petani juga menyesalkan kepada pemerintah dengan tidak terpeliharanya Harga Dasar Tembakau (HDT) saat ini, terlebih pada persoalan tungku banyak petani yang di mau menggunakan tungku, karena tungku yang diberikan tidak layak untuk dipakai untuk mengopen tembakau dan kulaitas batubara yang di pasok ke petani sangat rendah, hal itu yang menyebabkan tembakau petani rusak ketika melakukan pengopenan.
